Jadikan Sawit Primadona di Republik Tercinta Ini

Sumber Gb. sp.bersatu.com

Pada hari Rabu, 17 Pebruari 2016 diadakan Konperensi Pers bertemakan: "Bermatabatkah Sawit Kita?"  Konperensi Pers dihadiri oleh: antara lain Direktur Jenderal Perkebunan -  Kementrian Pertanian, Bapak Gamal Nasir, Bapak Firman Soebagyo - Anggota Komisi IV DPR-RI, Para Awak Media, dan para blogger dari beberapa Komunitas. Konperensi Pers digelar di Hotel Aston, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Bapak Gamal Nasir sangat menyayangkan bahwa perusahaan besar ikut menandatangi perjanjian Indonesa Palm Oil Pledge (IPOP). Apa yang menjadi kegusaran beliau adalah karena dalam perjanjian tersebut tertera banyak aturan-aturan yang kelak akan memberatkan para petani kelapa sawit. Secara mutak bisa diartikan, apabila IPOP benar-benar dilaksanakan, maka sejatinya yang utama terkena dampaknya adalah para petani kelapa sawit.

Beberapa kriteria yang disebutkan dalam aturan IPOP antara lain adanya larangan perluasan kebun sawit (no deforestation), larangan pengembangan kebun sawit di lahan gambut (no peatland). Juga melarang kebun sawit menggunakan lahan berkarbon tinggi (High Carbon Stock). Larangan menampung TBS/CPO dari kebun sawit hasil deforestasi.

Sebagai penghasil CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia dan telah pula memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Indonesia seharusnya mampu mengabaikan aturan main pihak asing yang jelas akan memberikan dampak yang sangat buruk dan merugikan para petani swadaya yang sebagian besar memiliki luasnya areal perkebunan.

Pendapat yang senada dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan juga disampaikan oleh Bapak Firman soebagyo, Anggota Komisi IV DPR-RI menyayangkan perusahaan yang ikut tergabung dalam IPOP. Hal ini disebabkan mereka dinilai telah melanggar Undang-Undang pasal 33 tahun 1945 -- pada ayat 3 dijelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan dan  kemakmuran rakyat.

Termaktub pula pada ayat 4 tentang perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang mencakup prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi sudah seharusnyalah kelima Perusahaan Besar di Indonesia yang menandatangani perjanjian IPOP menyadari sepenuhnya, bahwa apa yang mereka lakukan sangat merugikan petani sawit rakyat.

Ke-5 Perusahaan Kakap yang menandatangani IPOP tidak perlu berdalih keikutsertaan mereka dan menandatangani perjanjian IPOP itu karena takut kehilangan pasar. Mereka harusnya bangga dan berjiwa besar, menyadari bahwa Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Tegakkan kemandirian dan berrbanggalah sebagai warga negara Indonesia. Mereka tidak perlu khawatir akan kehilangan pasar, masih banyak cara untuk masuk ke pasar luar -- CPO yang dimiliki Indonesia lebih efisien -- masih banyak dicari oleh negara-negara lain. Apalagi Pemerintah sedang menggalakkan agar penggunaan CPO untuk dalam negeri lebih diberdayakan lagi penggunaannya.

Crude Palm Oil adalah minyak kelapa sawit mentah yang bewarna kemerah-merahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan (compression) daging buah kelapa sawit. 

Melihat betapa banyaknya kegunaan CPO di berbagai industri, antara lain:

• industri sabun berupa bahan penghasil busa
• industri baja berupa bahan pelumas
• industri pangan berupa minyak goreng, margarin, shortening, dan vegetable ghee
• industri oleokimia, antara lain berupa fatty acids, fatty alcohol, glycerin, dan biodiesel

sudah selayaknya Para Pengusaha Kakap bangga karena Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Seharusnyalah mereka mendukung Pemerintah, dalam hal ini Kementan untuk membatalkan keterlibatannya di IPOP dan mulai menyemarakkan semboyan:  Jadikan Sawit Primadona di Republik Tercinta Ini.

Pada kesempatan lain Bapak Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR-RI, mendesak agar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertanggungjawab atas inisiasi mereka sebagai pihak yang memfasilitasi lahirnya deklarasi IPOP atas 5 perusahaan besar yang menyebabkan petani sawit nasional banyak yang "gulung tikar."

Kata beliau: "Kadin sebagai wadah para pelaku usaha nasional harus berfikir dan bertindak lebih secara objektif dan rasional. Terlebih, dalam deklarasi IPOP yang ikut ditandatangani oleh 5 perusahaan besar yang mayoritas adalah perusahaan asing menunjukkan bahwa ketidakberdayaan pemerintah untuk melawan kekuatan intervensi asing yang semena-mena melakukan tindakan diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia." 

Sumber gbr. indonesiaindustry.com

Dalam Konperensi Pers tersebut juga disinggung tentang tandan buah segar (TBS) yang dimiliki oleh

petani rakyat. Bagaimana kelak nasib TBS tersebut andai kelima Perusahaan Kakap itu benar-benar menolak TBS milik petani karena telah melanggar aturan IPOP. Padahal sebelumnya hampir 90% tandan buah segar (TBS) diterima oleh kelima perusahaan kakap yang ikut menandatangani IPOP tersebut. Aturan yang sangat memberatkan petani bahkan merugikan Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar dunia. Tandan Buah Segar kelapa sawit  adalah bahan baku berkualitas unggul untuk menghasilkan CPO.   Indonesia memiliki CCPO berkualitas terbaik dan terbesar di dunia.

Semoga saja Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementan bisa tegas menghadapi pihak asing (Uni Eropa dan Amerika Serikat) dan menjelaskan situasinya bahwa Indonesia dalam hal produksi dan penjualan kelapa sawit memiliki peraturan yang termuat dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), bukan aturan dari negara asing mana pun. Lupakan IPOP, We have ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) long time ago!

Kita adalah penghasil CPO (crude palm oil) terbesar di dunia -- 5 Perusahaan Kakap: Wilmar Indonesia, Cargil Indonesia, Musim Mas, Golden Agri, dan Asian Agri  tidak perlu merasa khawatir kehilangan pasar. Dukunglah untuk jadikan sawit primadona di Republik tercinta ini! Jadikan kaum petani sawit rakyat jaya dan sejahtera! 

Referencies:
http://www.antaranews.com/berita/520496/mentan-minta-penundaan-deklarasi-indonesian-palm-oil-pledge
http://mydolping.blogspot.co.id/2013/05/crude-palm-oil-cpo.html
https://anthosusantho.wordpress.com/2011/11/07/proses-produksi-tandan-buah-segar-kelapa-sawit/
http://agroindonesia.co.id/index.php/2015/12/15/pekebun-rakyat-mulai-jadi-korban/